Perguruan Tinggi yang memiliki dosen yang terindikasi guru


Pada bulan September 2012 Dikti membuat rilis perguruan tinggi yang memiliki dosen yang terindikasi guru, atau kurang lebih kalau menurut saya si dosen mempunyai identitas ganda yang satu mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang merupakan nomor induk khusus untuk dosen dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), nomor induk khusus untuk guru.

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dimiliki oleh setiap pengajar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.Bagi pengajar yang belum mengetahui NIDN-nya berapa, bisa mencarinya pada website ini : http://evaluasi.dikti.go.id/epsbed/dosen, dosen berdasarkan nama, NIDN, nama institusi atau lewat kriteria lain. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau kerap disingkat dengan NUPTK adalah sederatan angka yang berfungsi sebagai identitas seorang pendidik maupun tenaga kependidikan khusus untuk guru. NUPTK bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, tidak akan berubah meskipun pemilik NUPTK berpindah tugas. Tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah memiliki NUPTK berarti telah diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai tenaga pedidik dan kependidikan terdaftar. Untuk mengetahui NUPTK bisa mencarinya pada website ini:  http://nuptk.kemdikbud.go.id/.

Kembali lagi ke double status, di dalam Undang-undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 dibedakan tegas antara guru dan dosen serta kepada guru dan dosen yang profesional diberikan penghargaan yang setimpal. Kenyataan yang terjadi di seluruh Indonesia adalah bahwa sebagian besar guru yang mempunyai pendidikan S2 juga “nyambi” menjadi dosen dan sebaliknya sehingga merugikan kalangan tertentu. Untuk menciptakan keadilan dan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi yang baik dan kredibel sesuai amanah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikti mengambil kebijakan sebagai berikut:

Nomor         :           /E4.1/2012                                                                    Lampiran     :  1 (satu) berkas

Perihal        :  Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepada Yth : Koordinator Kopertis Wilayah I – XII

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi yang baik dan kredibel sesuai amanah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan ini kami sampaikan kebijakan sebagai berikut :

  1. Identitas kunci dosen tetap adalah Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan identitas kunci dosen tidak tetap adalah Nomor Urut Pengajar (NUP).
  2. Seluruh dosen tidak tetap yang saat ini memiliki NIDN, diganti identitas kuncinya dengan NUP.
  3. Ditjen Dikti menghargai kinerja Saudara pada validasi data dosen di tahun 2011 sehingga sejumlah 40.000 dosen tetap teridentifikasi sebagai dosen tidak tetap, namun demikian kami masih menemukan sejumlah PT belum melakukan validasi secara jujur dan benar (daftar terlampir).
  4. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti untuk sementara selama 1(satu) tahun menghentikan layanan pendidik dan tenaga kependidikan kepada PT sebagaimana disebutkan pada angka 3 sampai ditaatinya validasi data dosen.
  5. Kepada PT sebagaimana disebutkan pada angka 3, disediakan validasi data dosen di laman http://evaluasi.dikti.go.id, dan setiap PT dapat melakukan validasi ulang secara online melalui staf operator masing-masing.
  6. Kejujuran dan keseriusan PT di dalam melakukan validasi menjadi kunci keberhasilan penataan ini dan diharapkan seluruh PT terkait dapat menyelesaikan validasi ulang dalam satu putaran dengan penuh tanggung jawab.
  7. Seluruh validasi ulang dari PT akan diperiksa oleh Ditjen Dikti, dan jika PT berhasil memvalidasi ulang sebagaimana pada angka 6, maka kepada PT tersebut berlaku ketentuan angka 4 terhitung sejak tanggal diselesaikannya validasi ulang oleh PT
  8. Jika PT menyelesaikan  validasi ulang dalam n putaran, maka layanan Diktendik akan dihentikan selama n tahun terhitung sejak tanggal diselesaikannya validasi ulang oleh PT.

Perlu disampaikan bahwa saat ini Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen PendidikanTinggi telah mengintegrasikan data guru, dosen, PNS dan pegawai tetap lainnya seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian hal ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Terimakasih atas kerjasama Saudara

Direktur Pendidik dan Tenaga

Kependidikan,

TTD

Supriadi Rustad

NIP. 196001041987031002

Tembusan :

  1. Dirjen Pendidikan Tinggi
  2. Sesditjen Pendidikan Tinggi
  3. Kabag. PDPT Ditjen DIKTI

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, perguruan tinggi yang terindikasi mempunyai double status dosen, seperti dinyatakan pada poin 4, akan dikenakan penghentian layanan pendidik dan tenaga kependidikan kepada PT sebagaimana disebutkan pada angka 3 sampai ditaatinya validasi data dosen. Hal ini jelas merugikan bagi PT, tetapi hal ini juga merupakan kewajiban bagi Kemendiknas untuk melakukan penertiban administrasi tenaga kependidikan dan merupakan salah satu cara dalam rangka memberikan keadilan dalam pekerjaan, khususnya guru dan dosen. Tentunya kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak, terutama yayasan yang menaungi sebuah perguruan tinggi atau sekolah swasta.

Untuk mengetahui daftar perguruan tinggi yang terindikasi mempunyai double status, dapat Anda download di sini

About these ads
Gallery | This entry was posted in STIE Canda Bhirawa Kediri. Bookmark the permalink.

78 Responses to Perguruan Tinggi yang memiliki dosen yang terindikasi guru

  1. lalu hulfian says:

    admin, bagaimana jika ada dosen yang sebelumx honore jadi guru sehingga dapat NUPTK tapi melanjutkan s2 sehingga mnjadi dosen, apa tidak bisa di rubah nuptk tersebut jadi NIDIN?? minta penjelasannya..

    • sinollah2012 says:

      NUPTK itu adalah nomor induk bagi guru berada dibawah naungan Dikdasmen, sedangkan NIDN itu adalah nomor induk bagi dosen dan berada di bawah naungan Dikti. Memang keduanya berada dibawah naungan Kemendikbud tetapi pengelolanya berbeda. Walaupun demikian, keduanya link, sehingga ketika seseorang yang sudah punya NUPTK lalu didaftarkan oleh sebuah perguruan tinggi untuk mendapatkan NIDN atau NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional dikhususkan bagi dosen tidak tetap) secara otomatis akan tertolak oleh sistem.
      Jika seseorang sudah mempunyai NUPTK, maka otomatis dia ketika didaftarkan NIDN (yang berhak mendaftarkan NIDN adalah sebuah perguruan tinggi melalui laman EPSBED nya) akan di tolak oleh DIKTENDIK (pengelola tenaga kependidikan) DIKTI.
      Apabila ingin mendaftarkan NIDN, maka NUPTK nya harus dicabut terlebih dahulu dan dihilangkan dari daftar NUPTK yang dikelola Dikdasmen.
      Perlu diingat bahwa melanjutkan ke jenjang S2 bukan berarti lalu otomatis menjadi dosen. Maksud Saya lalu dapat didaftarkan atau diterima oleh DIKTI untuk memiliki NIDN. Terdapat beberapa pertimbangan yang diambil oleh DIKTI, seperti linieritas pendidikan S1 dan S2 nya dan linieritas pendidikan yang dimiliki dengan program studi yang akan menjadi home base dari calon dosen. Jika keduanya tidak terpenuhi kemungkinan besar pengajuan tersebut akan ditolak.

  2. yuhdi says:

    mohon maaf, bagaimana cara mencabut nuptk tersebut?

    • sinollah2012 says:

      setahu saya yang bersangkutan meminta surat kepada sekolah yang bersangkutan bahwa sudah tidak lagi menjadi guru di tempat tersebut. selain itu membuat surat pernyataan bahwa sudah tidak lagi menjadi guru. berdasarkan dua surat tadi dibawa ke kantor diknas setempat untuk pengajuan pencabutan NUPTK. Jika ingin mendaftarkan NIDN maka (1) SK pemberhentian dari guru induk NUPTK dan (2) bukti penghapusan NUPTK juga disertakan, selain syarat-syarat pengajuan NIDN. Untuk pengajuan NIDN bisa dilihat di http://forlap.dikti.go.id/ pada bagian (judul) Persyaratan Pengajuan Data Dosen. terima kasih, semoga bermanfaat

  3. ARI says:

    bagaimana caranya mencabut NIDN?saya tidak pernah mengajar untuk PT A sebelum-sebelumnya,namun pihak PT A hanya pernah meminta ijazah saya dan tanpa sepengetahuan saya membuat NIDN saya, saya keberatan karena saya kebetulan mengajar dan telah menjadi dosen tetap untuk PT B namun hanya belum diurus NIDNnya.kemarin pihak PT B konfirmasi ke saya mengenai keterlibatan saya sebagai dosen tetap (karena mempunyai NIDN) dari PT A tersebut. mohon solusinya?trims

    • sinollah2012 says:

      NIDN tidak bisa dicabut, sifatnya melekat pada pribadi bukan pada lembaga. Selama yang bersangkutan ada yang mengkalim (mendaftarkan) menjadi dosen tetap, maka NIDN tersebut tidak akan hilang. Jika sudah tida ada lagi yang mendaftarkan (tidak lagi mempunyai homebase) maka otomatis akan menjadi Nomor Urut Pengajar Nasional (NUPN yang nomor depannya menjadi 99……, kalau NIDN dua nomor depan adalah nomor kopertisnya, misal saya dikopertis 7, NIDN saya 0720057401).

      Dengan kasus yang saudara alami berarti Saudara harus melakukan pindah homebase antar PT (ekstern) syarat-syaratnya bisa Saudara lihat di https://forlap.dikti.go.id/

      Pindah Homebase Antar PT (extern)

      – SK Lolos Butuh dari PT Lama
      – SK Dosen Tetap PT Baru yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dengan yayasan
      – Surat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001
      – Rekomendasi Kopertis, Jika berbeda atau antar kopertis maka surat rekomendasinya dikeluarkan oleh kedua kopertis tersebut (Kopertis awal dan tujuan)

      semoga bermanfaat

  4. Redha says:

    admin, numpang tanya…..kalo misal awalnya dia jadi guru honorer di suatu sekolah dan kemudian memiliki NUPTK, kemudian setelah S2 diterima sebagai doses non-honorer atau terdaftar sebagai Pegawai negeri itu gimana? karena awalnya memang tidak menjadikan guru sebagai tujuan utama….tapi setelah menjadi dosen tetap mengajar sebagai guru….

    • sinollah2012 says:

      Saudara dn.redha, tetap NUPTK harus dihapus (dicabut) dulu. jika memaksa didaftarkan secara otomatis sistem akan menolaknya. Jika sudah hilang NUPTK nya dari daftar, maka proses selanjutnya adalah mendaftarkan NIDN nya melalui PT yang bersangkutan, untuk syaratnya dapat dilihat di https://forlap.dikti.go.id/

      terima kasih, semoga bermanfaat

      • Redha says:

        jadi memang mesti dicabut dulu ya….
        terus, biasanya kan ada PN dari balai tertentu yang juga nyambi sebagai dosen or guru tuh….
        untuk guru misalkan…kalo dia udah PN di balai tertentu apa masih boleh ambil NUPTK atau untuk dosen NIDN-nya?

        terimakasih info n jawabannya :)

      • sinollah2012 says:

        ya…. pasti harus dicabut dulu. jika ada PN yang nyambi jadi guru mungkin untuk sekarang yang penting bukan dibawah naungan Kemendibud masih aman (masih bisa dapat NIDN atau NUPN atau NUPTK) tapi sejauh yang saya tahu sekarang Kemendikbud sudah bekerjasama dengan kementerian yang lain untuk mendata (me link kan) data pegawainya agar tidak terjadi double status. Hal ini menurut saya wajib dilakukan agar terdapat kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.
        Kalau boleh tahu Saudara Redha sekarang bekerja dimana dan status kepegawaiannya gimana???

  5. Redha says:

    artinya mungkin kalo PN yang nyambi gapapa ya….cuman ga punya hak untuk punya NUPTK atau NIDN.

    terma kasih infonya sangat bermanfaat.

    saya cuma guru honorer di sekolah swasta dan memang merencanakan NIDN bila studi sudah selesai. makanya ga ngurus NUPTK. salam kenal, saudara admin begitu mengerti soal info atau masalah ini kalo juga boleh tau apa bekerja di bidang yang berurusan dengan ini?

    terims…. :)

    • sinollah2012 says:

      Salam kenal juga buat Saudara (apa saudari ya???) betul sekali. nyambi selagi kita tidak masalah dengan waktu kan gak masalah. punya NUPTK atau NIDN pun kan juga boleh “nyambi”, tapi kalau sudah punyai NUPTK berarti kan dosen tidak tetap kalau ngajar di sebuah perguruan tinggi, begitu juga sebaliknya.
      Saya menjadi dosen sejak tahun 2004 sampai sekarang di 3 PTS yang berbeda di Jawa Timur, saya sudah pindah homebase 2 kali.Di 2 PTS terakhir salah satu tugas saya memang berurusan dengan EPSBED (Evaluasi Program STudi berdasarkan Evaluasi Diri, beberapa waktu yang lalu berubah menjadi PDPT dan sekarang yang terakhir berubah lafi menjadi FORLAB, gak taulah DIKTI koq berubah2 terus bikin bingung kita aja). Evaluasi yang dilaporkan seputar kegiatan mahasiswa, dosen dan lembaga yang sifatnya akademik, salah satunya tentang NIDN. Lembaga saya yang terakhir juga pernah kesandung masalah “double status”, yaitu dosen yang mempunyai 2 identitas (NUPTK dan NIDN), akhirnya kita menempuh beberapa langkah termasuk ke Kopertis dan ke DIKTI, Alhamdulillah sudah clear.
      Kalau Saudara Redha berkeinginan untuk mendapatkan NIDN daripada NUPTK, syaran saya jangan sekali2 memberikan foto kopi ijasah dan foto kopi KTP kepada siapapun, dan tegaskan kepada sekolah yang sekarang jangan didaftarkan NUPTK. Setelah S2 selesai, usahakan mencari program studi tempat mengajar yang sesuai (linier) dengan pendidikan Saudara, karna itu semua nanti berkaitan dengan pengusulan NIDN, pengusulan jabatan fungsional dosen dan pada akhirnya berpengaruh terhadap sertifikasi dosen. Jika tidak linier kemungkinan besar salah satu dari 3 hal tersebut akan tersendat. Bahkan saya dengar kabar terbaru, untuk pengusulan NIDN baru nantinya akan ada salah satu syarat TOEFL dan TPA (Tes Potensi Akademik). Kedua hal tersebut biasanya (beberapa PT mensyaratkan itu untuk lulus) harus dipunyai dulu sebelum mendaftarkan NIDN. Mengenai kapan dan berapa nilainya saya kurang tahu, tetapi itu info yang saya dengar dari beberapa teman PT lain yang sering atau punya relasi di DIKTI.
      semoga berhasil ya…..

      • Redha says:

        trimakasih atas info dan supportnya.
        sangat bermanfaat untuk saya kedepannya dalam merencakanan yang seharusnya sesuai dengan klasifikasi dan bidang dari pendidikan saya yang sedang menyelesaikan pendidikan.
        (ngomong-ngomong, saya pria) :)

      • sinollah2012 says:

        ok Mas Redha, semoga bermanfaat

  6. Baidawi says:

    Saya Dosen Tetap yang sebelumnya terdaftar dengan NIDN di Kopertis Wilayah III, dengan JFA Asisten Ahli, pada saat mutasi ke Kampus yang sama tetapi berbeda lingkup Kopertisnya (Kopertis IV), NIDN saya berubah menjadi NUP (Nomor Urut Pengajar) dengan 2 digit kepala 99……, ada penjelasan tentang masalah ini ? terima kasih.

    • sinollah2012 says:

      NIDN itu tetap diakui oleh DIKTI sepanjang masih di diakui dan didaftarkan dan diupdate oleh lembaga yang bersangkutan (PT Baidawi). Pada tanggal 19 September 2013 saya mendapatkan email dari DIKTI untuk pemutakhiran data dosen di lembaga saya. Jika pada waktu pemutakhiran tersebut nama Saudara Baidawi ikut didaftarkan beserta syarat2 lainnya seperti rekom dari Kopertis IV, saya rasa NUP tersebut akan berubah lagi menjadi NIDN. sedangkan JAFA tidak akan berubah.

  7. Tini says:

    Saya ikut serdos tahun ini tetapi kesandung masalah karena Ada double status (nidn Dan nuptk), sehingga pt saya Kena pembinaan, saya sudah Cabut nuptk ke Dinas pendidikan Dan sudah di emailkan ke dikti Surat keterangan pencabutannya, tapi belum Ada tindak lanjutnya Dlm artian admin campus belum bisa buka lamann ya, bagaimana nasib saya Dan teman-teman Yg serdos, apa Ada kemungkinan diperiksa berkasnya?

    • sinollah2012 says:

      Saudari Martini. Kasus yang Saudari alami tidak sendirian, banyak dosen yang mengalami hal tersebut. Bahkan ditempat Saya juga terjadi demikian. Repotnya lagi laman kita yang di Dikti juga lagi dalam pembinaan. Tapi kan bukan berarti tidak ada jalan. Saran Saya, selain admin kampus berusaha menjelaskan lewat PDPT (sekarang mungkin ganti lagi) beserta bukti yang dibutuhkan, pihak lembaga (Yayasan dan Rektorat atau yang mewakili) juga harus menjelaskan ke DIKTI (Dittendik) persoalan tersebut secara langsung. Selain itu, Kopertis tempat Saudari bernaung juga harus diberikan penjelasan beserta buktinya, serta dimintai tolong untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
      semoga dapat membantu…..

  8. Andy says:

    salam
    mohon diinfokan, apakah dalam kondisi saat ini, kita masih dibeikan pilihan untuk memilih NUPTK atau NIDN? mengingat seringkali terdengar informasi bahwa tenaga guru yang sudah pandai mempunyai trend untuk beralih menjadi dosen, sehingga ini merugikan Dikdasmen. terimakasih dan mohon untuk dijawab, salam…

    • sinollah2012 says:

      Makasih Mas Andy. tidak dipaksanakan saya usahakan untuk menjawab. Sampai saat ini masih tetap diberikan kebebasan untuk memilih NUPTK atau NIDN, dan seharusnya kita harus memilih, yang saya tahu pada tingkatan DIKTI, jika double status tersebut tidak diurus, maka laman PT yang ada di DIKTI akan kena pembinaan sehingga tidak dapat mengakses kaitannya dengan DITTENDIK (Ditjen Tenaga Kependidikan, kaitan dengan pengajuan NIDN, sertifikasi dan beasiswa) selama satu tahun terhitung dari tanggal pengumuman double status, kan PT sendiri yang rugi.

  9. Eka Setyaadi says:

    Beberapa tahun lalu saya tercatat sebagai dosen pada prodi Manajemen sebagai dosen tetap yang mengajar mata kuliah Pendidikan Agama. Saya telah memiliki NIDN dari Dikti via Kopertis. Pada perkembangan berikutnya, karena studi lanjut yang saya tempuh, kebijakan di PTS di mana saya tercatat sebagai dosen tetap pada prodi Manajemen tersebut, memindahkan saya untuk menjadi dosen tetap pada prodi Pendidikan Agama, yang notabene di bawah payung Kemenag. Bagaimana cara memindahkan NIDN dari prodi Manajemen ke prodi Pendidikan Agama dalam perguruan Tinggi yang sama? Mohon penjelasan, terima kasih.

    • sinollah2012 says:

      di laman DIKTI sudah ada prosedur pindah homebase dalam satu PT. menurut saya Mas Eka tidak perlu pindah NIDN karena dosen agama itu kalau dulu adalah mata kuliah MKDU sehingga dapat ada di prodi manapun dalam satu PT, hanya perlu pindah homebase dalam satu PT ada, cukup dengan SK Rektor/Ketua. moga bermanfaat…

  10. boy says:

    saya seorang guru honor yang yang sudah serrtifikasi dan sudah mempnuyai nuptk,saya juga aktif ngajar dikampus dan sudah mempunyai NIDN,apakah bisa saya pindah ke kampus, bagaimana caranya, trmkasih

    • sinollah2012 says:

      Pada dasarnya, Pemerintah sangat tidak menginginkan double status. Sehingga dosen yang punya double status harus memilih salah satu. Jika Saudara Boy menginginkan atau memilih NIDN, maka NUPTK nya harus dilepas, otomatis sertifikasi gurunya juga hilang karena harus mencabut NUPTK. Saran saya buat Mas Boy, kalau memang sudah sertifikasi guru, emanlah untuk dicabut. tetap aja NUPTK toh tetap bisa ngajar di kampus. NIDN yang sekarang dimiliki otomatis tahun 2014 menjadi NUPN (dengan nomor depan 99) atau bahkan hilang jika tidak diakui (didaftarkan) kembali oleh PT Mas Boy.

  11. Fitri says:

    Ikut bertanya yth admin,
    Saya sudah 5 tahun menjadi dosen di sebuah universitas swasta. Sebelum menjadi dosen 5 tahun yang lalu, saya mengajar di SD. Tahun ini saya baru kembali menyelesaikan studi S2. Lalu tiba-tiba saya dapat informasi kampus bahwa saya berdata dobel. Tanpa sepengetahuan saya, saya mempunyai NUPTK di SD tersebuit walaupun saya tidak mengajar lagi sejak 5 tahun lalu. Saat ini NUPTK sudah berhasil saya urus dan statusnya sudah mutasi dosen. Tetatpi kenapa DIKTI masih mewajibkan saya mencabut NIDN saya. Saya sedang berusaha agar NIDN saya tidak dicabut mengingat rumitnya prosedur aturan yang baru untuk ajuan NIDN.
    Apakah saya bisa tetap punya NIDN tanpa harus mencabut nya?

    • sinollah2012 says:

      Kalau NUPTK sudah diurus, yang penting adalah dari daftar juga harus hilang. Coba Saudari Fitri cek dulu di http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu/ apakah nama Saudari Fitri masih ada disana? Jika masih ada, itu yang jadi masalah sehingga DIKTI masih menganggap double status. Setahu saya DIKTI tidak pernah mengharuskan mencabut NIDN, tetapi jika terindikasi double status, maka otomatis akan menjadi NUPN bahkan jika statusnya pada http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu/ adalah bintang empat (****) bisa jadi akan dihapus secara otomatis dari sistem. Mungkin yang dimaksud adalah menghapus NUPTK nya dari daftar sehingga operator di PT Saudari bisa mengajukan kembali NIDN nya atau kalau sudah menjadi NUPN bisa dilakukan kembali pengajuan dari NUPN ke NIDN. Yang banyak terjadi adalah operator PT kurang paham prosedurnya, tetapi kita gak bisa nyalahin operator karena program dari DIKTI sering berubah-ubah. dulu EPSBED, berubah jadi PDPT, sekarang berubah lagi jadi FORLAP, sedangkan sosialisasi ketingkat PT sampai sekarang belum ada. Coba berkoordinasi dengan operator di PT Saudari dan kopertis, semoga ada pemecahan….

  12. boy says:

    terimkasih atas infonya, syarat untuk menghapus NUPTK gmn?apakah kalau dibuka tes cpns dosen bisa ikut bagi guru honor sertifikasi

    • sinollah2012 says:

      Untuk menghapus NUPTK sudah saya sampaikan pada comment sebelumnya. Sepanjang saya tahu, ketika kita mengikuti tes cpns di departemen apapun, tidak ada syarat jika menjadi honorer di sebuah instansi tidak diperbolehkan ikut tes. yang ada tidak boleh ikut tes cpns jika sudah menjadi pns di instansi lainnya, maka tidak masalah jika seorang honorer ikut tes cpns meski sudah bersertifikasipun. semoga bermanfaat

  13. yeni asmara says:

    Saya menjadi guru swasta sejak tahun 2006 dan mempunyai NUPTK dan menjadi dosen juga sejak tahun 2006 dan sudah mempunyai NIDN. tahun 2012 saya berhenti menjadi guru swasta dan mengurus NUPTK, NUPTK saya di Nonaktifkan secara permanendan karena saya memilih NIDN. di situs PADAMU Kemdikbud sudah tertera MUTASI DOSEN. pertanyaan saya : apakah NIDN saya tetap diakui oleh DIKTI dg kata lain tanpa masalah! ataukan NIDN saya bermasalah! thanks

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih. Saudari Yeni, bisa di cek di http://forlap.dikti.go.id/ pada fasilitas pencarian data dan klik data dosen untuk mencari dan mengetahui data Saudari masih menjadi dosen tetap di PT tersebut atau tidak. Jika di data tersebut tidak ada segera koordinasi dengan operator PDPT di tempat PT Saudari. Hasil pengecekan saya dengan kata kunci “YENI ASMARA” di http://forlap.dikti.go.id/ dengan hasil NIDN 0210108204 dengan gelar terakhir M.Pd dan perguruan tinggi STKIP PGRI Lubuk Linggau. Jika data tersebut benar, maka status NIDN Saudari Yeni tidak ada masalah. Jika itu tidak benar dan setelah pencarian di http://forlap.dikti.go.id/ tidak ditemukan, segera koordinasi dengan operator PDPT, jika belum ada pemecahan segera koordinasi dengan kopertis yang menaungi PT Saudari. semoga ada pemecahan. terima kasih

  14. dena says:

    Kpd. Admin
    PTS saya terblokir layanan forlap karena terdapat status ganda. Pimpinan sudah bolak – balik ke dikti dan meminta supaya dosen status ganda di beri status “keluar”. Walaupun status NUPTK sudah “mengundurkan diri” namun dikti tetap meminta NIDN di delete. Dosen yg bersangkutan sudah menerima tunjangan sertifikasi guru tahun 2012, kemudian ikut mendaftar serdos pada tahun 2012 (tahun yg sama) kemudian hasilnya lulus serdos. Apakah diperbolehkan? Kami mohon sarannya..terimakasih.

    • sinollah2012 says:

      Setahu saya ada Surat Edaran yang berbunyi bila punya NIDN dan NUPTK maka dosen tersebut wajib dikeluarkan dari forlap. Jika yg bersangkutan sudah nyata keluar dari NUPTK disertai keterangan resmi dari yang yang berwenang (pengelola NUPTK) bisa dilakukan klarifikasi (contoh yang sudah berhasil Universitas Islam Malang). Untuk lebih jelas bisa di baca di http://pdpt.dikti.go.id/ tentang Verifikasi ulang PT yang termasuk dalam kategori pembinaan. Tujuan dari perbaikan data di Dirjen Dikti dan DIKNAS adalah salah satunya agar satu orang tidak mendapatkan dua buah tunjangan (serdos dan sertifikasi guru) agar terdapat pemerataan dan kesemptan yang sama. Jelas salah jika dapat keduanya, jelas merugikan warga negara yang lain. Sebelum mendelete dosen yang di sinyalir doble status, cek dulu di laman PADAMUNEGERI untuk melihat NUPTKnya. Atau coba sharing dengan ADMIN Forlap Universitas Islam Malang. Terima kasih, semoga membantu…

  15. risda says:

    maaf mau tanya..sebenarny jika seorg guru yg memiliki NUPTK dan ingin mendftarkn NIDN kn hrus menonaktifkan NUPTKnya?
    trus kalau sdh dinonaktifkan, apakh gru tsb masih bs mngajar di skolah atau tdk..krna di lembar pngajuan non aktifan NUPTK dinytakan mengundurkan diri sbg pendidik di skolah tsb..
    trima ksih

    • sinollah2012 says:

      Soal boleh mengajar atau tidak kan itu kewenangan lembaga tersebut. Kalau Saudari Risda ,asih diperbolehkan ngajar, khususnya oleh kepala sekolah dan yayasan yang menaunginya, kan gak masalah.Kalau ada orang lain yang mempermasalahkan kan bukan bukan urusan Saudari Risda, itu urusan kepala sekolah dan yayasan…..

  16. Edi says:

    Ass… sy thn 2008 pernah dibuatkan NUPTK oleh sekolah, tp sudah 3 Thn sy tidak mengajar disekolah tersebut, apakah sy masuk kategori ganda. karena ini sekolah yg daftarkan, kan dulu belum ada aturan. trus kenapa waktu sy di daftarkan NUPTK tidak di tolak sedangkan sy sdh punya NIDN. trus kalau mau di klarifikasi bagaimana caranya…. kira2 dimana bisa dilihat nama dosen yang dianggap ganda..

    • sinollah2012 says:

      Saudara Riadi, untuk melihat status ganda atau tidak, bisa dilihat di http://padamu.siap.web.id/ pada fasilitas lihat status NUPTK. Surat Edaran Nomor : 2844/E4.1/2012 tentang Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikeluarkan pada tanggal 14 September 2012. jadi double status itu tidak diperkenankan sejak saat itu, namun kalau kita telusuri, di UU Guru dan Dosen sebenarnya juga tidak memperkenankan adanya double status.
      Kalau mau diklarifikasi, lihat dulu datanya yang NUPTK, jika tidak ada data Saudara Riadi kan tidak perlu klarifikasi. jika ada datanya, maka harus dihapus dulu, diurus ke Dinas Pendidikan dimana tempat Saudara Riadi mendaftarkan NUPTK nya. Jika memang NUPTK dicabut, maka harus ada keterangan bukti sudah dicabut (SM05) juga di upload. semoga bermanfaat…

  17. YS. Prasetiadi says:

    Maaf mau tanya, dalam mengurus NIDN, kata Operator Campus, data saya bermasalah dalam ektp nya, karena di ektp tertulis guru, padahal di kartu keluarga tertulis Dosen, sehingga belum bisa mengajukan NIDN. Padahal saya tidak punya NUPTK dan tidak mengajar sebagai guru baik gtt atau gt. Bukankah data yg digunakan adalah NUPTK. Nah karena ektp belum bisa cetak ulang kata Pemda daerah kami, maka apakah bisa saya melampirkan juga Kartu Keluarga dalam pengurusan NIDN, agar pihak yg berwenang bisa memahami bahwa ektp terdapat kesalahan teknis.

    • sinollah2012 says:

      Sepengetahuan saya, bukan hanya NUPTK yang menjadi pegangan dalam pengurusan NIDN, tetapi semua data harus “clear” menurut Dikti.
      1. Ijasah harus S2
      2. Sudah menjadi dosen tetap
      3. Tidak sedang di klaim oleh lembaga lain
      4. Pekerjaan di KTP tidak tertulis PNS dan atau Guru. Jika tertulis salah satunya, kasus yang dialami Mas Prasetiadi, lebih baik eKTP nya aja dirubah dulu disesuaikan dengan Kartu Keluarga. Selain itu bukan KK nya yang menjadi persyaratan, tetapi KTP (eKTP). Kalaupun KK mau dilampirkan, juga harus dilampirkan juga keterangan dari yang berwenang (Dinas Dukcapil setempat) bahwa status pekerjaan di eKTP atas nama Mas Prasetiadi terdapat kekeliruan, yang benar adalah status DOSEN, tetapi itu bukan jaminan untuk diterima, tapi boleh dicoba.

      semoga bermanfaat

  18. IGO says:

    Pak, gimana kalau dosen yang sudah punya NUPN & NUPTK, apakah juga harus memilih salah satunya antara di PT atau disekolah?
    Dan apabila dosen tersebut sudah mencabut NUPTK, apakah dilaman forlap, status dosen tersebut dikeluarkan atau dijadikan dosen tidak tetap?
    Trims sebelumnya pak..

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih. ada surat edaran di dikti (Sumber : http://forlap.dikti.go.id/) pada point (2).Memverifikasi ulang data dosen yang termasuk dalam pembinaan melalui menu “ Perubahan Data Dosen” dengan memberikan status keluar. dari surat edaran tersebut menunjukkan bahwa status dosen yang double status diberikan status keluar. artinya dikeluarkan dari data sebagai dosen. mengacu pada edaran tersebut sebenarnya tidak ada pilihan, kecuali jika data NUPTK sudah hilang dari data di laman padamu negeri (www.http://padamu.siap.web.id/), baru bisa melakukan klaim NUPN atau NIDN. Istilah yang dipakai Diktentik DIkti itu adalah “clear” dari souble status. semoga bermanfaat

  19. huget says:

    Gimana min kabare…? pengalaman di PT.nya bisa dishare (email) kita masih keblokir utk pdpt.nya, > 60% dosen kita habis, utk klaim NIDN/NUPN ada pengalaman ? suwun

    • sinollah2012 says:

      kabar baik. kita juga kena pembinaan. sama sekitar 60% dosen juga habis. kita juga udah melakukan klarifikasi. Intinya seperti yang disampaikan Ditjen Diktendik bahwa forlap PT harus “Clear” dari double status. Sayangnya Dikti juga tidak ngasih tahu sapa aja dosen kita yang dianggap bermasalah. Disitulah menurut Ditjen Diktendik, Dikti menguji kejujuran dak keseriusan PT untuk juga melakukan penataan pegawainya.
      Tempat sayapun juga masih dalam taraf klarifikasi oleh Ditjen Diktendik. mudah-mudahan minggu ini ada kejelasan. Klaim NIDN atau NUPN, kita gak ada pengalaman. Kalau mau tahu pengalaman, bisa share dengan UNISMA, mereka ada pengalaman.

  20. ali says:

    salam pengabdian pak… saya sudah mengajukan penonaktifan NUPTK dengan syarat-syarat yg sudah say penuhi melalui admin sekolah, tapi sampai sekarang NUPTK saya masih aktif. apa saya harus langsung menghadap ke bagian NUPTK atau bagmn? mohon bantuan penjelasannya.. terima kasih.

    • sinollah2012 says:

      Saudari Halimah, tidak sedikit yang mengalami masalah seperti Anda, yang penting usaha. selalu ada jalan keluar. Pusat NUPTK untuk Kab/Kota ada pada Dinas Pendidikan Kab/Kota. jika memang di operator sekolah/UPT Kecamatan/ Kantor Mapenda Kemenag Kab/Kota sudah dilakukan pencabutan, tetapi NUPTK tetap aktif, bisa jadi tembusan atau update data dari operator sekolah/UPT Kecamatan/ Kantor Mapenda Kemenag Kab/Kota belum sampai ke Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat. Kalau Saudari Halimah mau aktif, langsung menghadap bagian NUPTK Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dengan membawa surat keterangan dari operator sekolah/UPT Kecamatan/ Kantor Mapenda Kemenag Kab/Kota bahwa sudah dilakukan pencabutan NUPTK an Saudari Halimah. Bukti bahwa sudah keluar dari NUPTK adalah surat SM05. contohnya dapat di lihat disini. surat SM05 tadi yang harus di upload oleh operator PT saudari sebagai klaim NIDN. semoga bermanfaat

      • Bobby nugroho says:

        Pak, di thn 2008 saya ngajar di smk kota malang, dan udah dapet nuptk. Lalu di tahun 2010 saya pindah ngajar di pts, ketika itu saya sudah ke diknas mau mencabut nuptk tapi tidak bisa karena di softwarenya hanya ada pilihan aktif atau non aktif. Akhirnya saya biarkan saja menggantung dan tidak memproaes pendaftaran nidn karena waktu itu petugas di diknas kota malang tidak punya solusinya.
        Sekarang saya disuruh ngurus proses cabut nuptk lagi oleh rektor saya untuk proses pendaftaran ulang nidn. Ketika saya cek di link nuptn padamu negeri kok nidn/nama saya sudah tidak ada, apakah itu berarti nuptk saya sudah dihapus dan tidak akan menjadi kendala untuk pendaftaran nidn?
        Terimakasih atas informasinya.

      • sinollah2012 says:

        Terima kasih Mas Bobby Nugroho,
        Sebenarnya Dikti (Dittendik) tidak hanya berpatokan pada laman “PADAMU NEGRI KEMDIKBUD” saja. Didalam Surat Edaran Dittendik atau di laman http://forlap.dikti.go.id/ disebutkan bahwa laman forlap sebuah PT sedang dibina karena dua hal, yaitu double status (menjadi guru dan dosen) atau menjadi pegawai tetap di instansi lain (baik PNS maupun swasta). Saya coba cari di http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu/ dengan kata kunci Bobby Nugroho memang data Mas Bobby sudah tidak ada, artinya memang sudah dicabut/dihapus oleh operator sekolah atau Dinas pendidikan tempat Mas Bobby didaftarkan NUPTK dulu. Berarti ada ndak di instansi lain (PNS atau swasta) Mas Bobby menjadi pegawai tetap? Jika tidak, gak jadi masalah, proses aja NIDN. Namun perhatikan di KTP Mas Bobby jangan sampai pekerjaan tertera sebagai PNS atau Guru, karena kedua jenis pekerjaan tersebut menjadi salah satu alasan ditolak pengajuan NIDN nya. Semoga bermanfaat…

  21. Rangga says:

    Pak,informasi yang saya terima setelah urus surat cabut NUPTK ke sekolah dan diknas setempat, SK pencabutan diupload ke laman pdpt dikti, apakah benar? apakah nanti akan ada surat balasan dari dikti? kira-kira berapa lama surat balasan itu terbit? kalau dari pengalaman bapak, berapa lama proses pengajuan NIDN jika semua syarat sudah lengkap? terima kasih atas balasannya

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih. Saudara Rangga, keterangan bahwa NUPTK sudah tidak aktif adalah dalam bentuk SM05, contohnya bisa dilihat di sini. SM05 tersebut yang di upload beserta data pendukung lainnya. Sudah diterima atau ditolak pengajuan (NIDN) misalnya, semua ada di laman forlap.dikti.go.id. Makanya operator forlap di PT Saudara harus sering-sering melakukan pengecekan, apakah pengajuan tersebut sudah diterima atau ditolak atau mungkin ditangguhkan. JIka ditolak atau ditangguhkan, pasti ada alasan apa penyebabnya sehingga kita bisa memperbaiki atau melengkapi kekurangan yang dimaksud. Pengajuan NIDN jika tidak ada halangan biasanya satu minggu dari pengajuan sudah ada jawaban, tapi juga tergantung dari giliran pengajuan yang kita lakukan. Karena banyaknya permohonan, sekarang ini Dikti memberikan akses kepada kopertis setempat untuk membantu melakukan validasi. Perlu diingat bahwa setelah syarat administratif sudah terpenuhi bukan berarti NIDN langsung keluar (-+ 1 minggu maksud saya adalah verfikasi data administratif), setelah itu harus mengikuti ujian TPA dan TOEFL dulu dimana tempat dan penyelenggaranya ditentukan pula oleh DIKTI. Semoga bermanfaat…

  22. Heni says:

    selamat siang. Saya pernah bekerja di PT A 4 tahun lalu dan sudah memiliki NIDN. Kemudaian keluar dari PT A homebase NIDN sudah dicabut oleh PT A tetapi tidak memberikan surat lolos butuh (faktor ketidaktahuan saya). Kemudian saya bekerja di PT B. operator PT B mengatakan saya tidak bisa pindah homebase karena belum S2 sehingga di laman PDPT, NIDN saya masih ada tetapi tidak tercantum nama PT. Sekarang saya melanjutkan S2 dengan status dosen tetap PT B. Beberapa waktu yang lalu saya cek laman PDPT saya kaget karena NIDN dan nama saya sudah tidak ada. Pertanyaan saya: Apakah NIDN saya bisa hilang begitu saja (saya pikir itu melekat seumur hidup)? Bagaimana agar NIDN saya bisa kembali? Apakah saya harus membuat NIDN baru dengan syarat TOEP dan TKD? terimaksih mohon penjelasannya.

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih Saudari Haryani, NIDN pada dasarnya melekat pada diri, sehingga pindah ke PT manapun NIDN itu tetap. Tetapi NIDN itu akan hilang (istilah orang-orang di Dittendik sebenarnya tidak hilang tetapi melayang tanpa ada benangnya, karna tidak punya homebase dan tidak ditempatkan di PDPT) apabila PT A (kan belum pindah homebase ke PT B) dalam Perubahan Data Dosen (PDD) di forlapnya menjadikan status aktivitas Saudari adalah “KELUAR”, maka operator PDPT Dikti otomatis mengeluarkan dan tidak ada di PDPT. Jika statusnya PDD dijadikan dosen tidak tetap, NIDN akan berubah menjadi NUPN. untuk merubah NUPN ke NIDN, atau mengajukan NIDN baru tetap harus melalui proses pengajuan NIDN awal yang salah satunya nanti apabila sudah lolos administratif akan mengikuti juga TOEP dan TPA yang ditentukan Dikti. Terima kasih

  23. Anto says:

    Saya bermaksud mengajukan pencabutan NUPTK karena saya mempunyai kontrak dengan dikti untuk mengabdi di Perguruan Tinggi. saat ini saya berstatus guru honor bersertifikasi. pertanyaan saya apakah hanya cukup dengan pencabutan NUPTK untuk mengajukan NIDN bagaiaman dengan NRG apakah harus di cabut juga? bagaiaman prosedur penca butan NRG

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih Mas Anto. Setahu saya, salah satu syarat untuk mendaftarkan NRG itu adalah harus punya NUPTK dulu, sehingga logikanya jika NUPTK sudah tidak aktif maka NRG otomatis hilang, sekali lagi logikanya seperti itu. Namun alangkah baiknya jika Mas Anto menanyakan hal tersebut langsung ke Dinas Pendidikan dimana Mas Anto mendaftarkan NUPTK nya. Yang terpenting lagi jika mau mendaftar NIDN harus diperhatikan pekerjaan di KTP tidak boleh PNS atau Guru. Semoga bermanfaat

  24. perima simbolon says:

    perima
    saya pernah menjadi guru honorer dan sudah berhenti lama. nuptk sudah dihapus, tapi nidn saya tidak ada. mohon bantuannya terima kasih.

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih Saudara Perima Simbolon. Pada percakapan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa NIDN itu memang melekat pada diri, tetapi ketika tidak ada lembaga yang mengakui (sebuah perguruan tinggi tentunya) NIDN tersebut sebagai miliknya, maka NIDN tersebut akan dihapus dari TBDOS Dikti. Atau ketika sebuah perguruan tinggi mengakui yang bersangkutan sebagai dosen tidak tetap, maka NIDN otomatis akan berubah menjadi NUPN. Selain itu, beberapa PT untuk lebih aman dan tidak terkena pembinaan lebih lama dari Dikti, merubah status aktifitas dosen dari aktif menjadi keluar, sehingga si dosen tidak punya homebase dan Dikti mengeluarkan si dosen dari TBDOS. Hal yang bisa dilakukan adalah :
      1. Operator Forlap PT Saudara melakukan Klaim dosen, siapa tahu masih tercantum nama Saudara di Forlap
      2. Melakukan pengajuan NIDN kembali melalui operator Forlap PT Saudara
      Semoga bermanfaat..

  25. nashar says:

    boleh saya ikut nanya , saya pindah PTS dan PTS lama saya menprosesnya keluar. tapi NIDN saya jadi hilang? mohon pencerahan bagaimana cara mengurusnya lagi? terima kasih

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih Mas Nashar. Ini yang banyak terjadi sekarang, karena ke “gupuhan” atau kepanikan beberapa perguruan tinggi yang sedang dalam “pembinaan” dan biar secepatnya pembinaan itu dihilangkan, maka perguruan tinggi merubah status dosen yang dianggap “bermasalah” dengan status keluar, termasuk mereka yang pindah hombase. Itulah kelirunya. Seharusnya dosen yang pindah itu di forlap PT asal dirubah statusnya dengan PINDAH, lalu didalam fasilitas pindah hombase eksternal juga dirubah pindah ke PT tujuan dengan melampirkan (upload) surat lolos butuh yang ditandatangai pimpinan PT dan diketahui yayasan. Lalu PT tujuan melakukan klaim dosen dilaman forlap nya juga berdasarkan surat lolos butuh dari PT asal dan dari PT Tujuan, biasanya juga minta di upload.
      Kasus Mas Nashar, Mas Nashar menjadi satu dari sekian korban kepanikan PT atau operator forlap yang PT nya sedang dalam “pembinaan”. Saran saya, konsultasikan dengan kopertis di tempat Saudara dengan membawa bukti-bukti, khususnya Keterangan Lolos Butuh dari PT asal dan PT Tujuan. Selamat mencoba semoga sukses..

  26. ian arif says:

    saya mau bertanya. untuk pengajuan NIDN baru apakah benar harus ikut/lulus toefl dan tpa? berapa skor minimalnya Pak? terima kasih

    • sinollah2012 says:

      setelah lulus seleksi administratif, peserta wajib ikut TOEP (toefl) dan TKDA (tpa) tempat dan waktu di tentukan dikti (selalu cek di forlap). skornya kalau tidak keliru 500

  27. Marisi says:

    Sore,
    Saya seorang dosen di salah satu PTS di Pematangsiantar – Sumut, juga
    merangkap sebagai Guru di salah satu sekolah swasta. Saya juga dulunya
    sudah memiliki NIDN (0104028401) dan sekarang sudah memiliki
    kepangkatan/jabatan fungsional, namun di sekolah juga memiliki NUPTK (
    1536762662200002) tapi sudah dinonaktifkan.

    Kemudian sistem pangkalan data PTS tempat saya mengajar, dikunci sistem,
    setelah dikonfirmasi ke dikti, salah satu penyebabnya terindikasi saya dan
    teman dosen yang juga merangkap sebagai guru yang memiliki NUPTK, maka
    disarankan untuk diberhentikan dulu dari perguruan tinggi (sudah dilakukan
    dan sistem sudah terbuka lagi), kemudian menonaktifkan NUPTK kemudian
    nantinya mengajukan kembali permohonan NIDN baru.

    Saat ini saya dan teman tadi sudah menonaktifkan NUPTK karena sudah
    mengundurkan diri sebagai guru. Kira-kira langkah apa yang selanjutnya kami
    lakukan, apakah memang harus mengajukan NIDN baru atau cukup melaporkan
    (upload) surat penonaktifan NUPTK ke pangkalan data dikti (PDPT)?

    Demikian pertanyaan saya, mohon bimbingan dan arahan untuk selanjutnya.

    Trimakasih.

    Marisi Butarbutar
    NIDN. 0104028401

    • sinollah2012 says:

      Yang pernah saya dengar dan dilakukan beberapa PTS di Jatim, surat SM05 sebagai bukti bahwa NUPTK sudah tidak aktif lagi sebagai dasarnya. Klarifikasi lakukan langsung ke DIKTI disertakan dengan SM05 tadi sebagai bukti. mungkin bisa membantu. Kalau di keluarkan dari PDPT lalu mengajukan NIDN lagi kan lama prosesnya, pakai ujian TKDA dan TOEP lagi. selamat mencoba

    • sinollah2012 says:

      Surat bukti bahwa telah keluar dari NUPTK adalah Surat SM05 dari Kemendikbud. Jika itu sudah ada di upload aja beserta syarat yang lainnya

  28. mufti says:

    salam…mohon pencerahan, saat ini saya sedang dalam proses penerimaan sebagai dosen tetap, berhubung saya memiliki NUPTK, maka pihak kampus meminta untuk di non aktifkan, permasalahannya operator kami tidak memilih tampilan mutasi, muncul SM 02 yang harus dikirim ke univ yang dituju…dapatkah proses dilanjutkan? atau memang harus bersih dan non aktif dari portal padamu? terima kasih..

    • sinollah2012 says:

      Terima kasih. saran saya, SM02 tadi di tambahkan dengan SM05 sebagai surat keterangan NUPTK tidak aktif lagi. kedua surat keterangan tadi di upload oleh operator. LANJUT saja, toh itupun tetap butuh proses.

  29. ajar mengajar says:

    seorang guru yang memiliki kompetensi dan dedikasi bagus dulu bisa nyambi mengajar di PT, terutama kampus yang bernaung d bwh PGRI. kampus PGRI notabene identik dengan kampusx guru, tetapi skrg para guru yang mengajar di kampus PGRI/swasta lain mulai disingkirkan.. terus kampus PGRI/swasta ke depan akan didominasi dosen-dosen baru yang tidak mau tahu dengan PGRI.. lama-lama kampus PGRI berubah menjadi kampus PDRI…

    • sinollah2012 says:

      Mas ajar mengajar, soal ilmu dan tata cara proses belajar mengajar itu bisa dipelajari. Justru dengan kebijakan pemerintah tersebut terdapat keadilan dan pemerataan pekerjaan. Selain itu biar seseorang itu (guru atau dosen) fokus pada pekerjaan dan tanggungjawab utamanya. Soal tahu atau tidak mengenai PGRI, Anda tidak bisa memfonis bahwa dosen yang mengajar di kampus yang bernaung d bawah PGRI karena tidak berasal dari guru lalu tidak mau tahu dengan kampusnya. Justru dia akan fokus disana. Sepertinya Anda termasuk orang yang “disingkirkan” ya??? rejeki itu tak kan kemana, yang penting usaha dan do’anya…

  30. abdul hakim says:

    Mohon Bantuannya Saya ada NIDN di universitas Riau Kepulauan di sumber website Lama http://evaluasi.dikti.go.id/epsbed/dosen Status jabatan dosen saya yaitu Asistant Ahli,,.. Ketika perubahan website https://forlap.dikti.go.id/ tenaga tenaga pengajar,… Mohon Bantuan solusinya karena Bukti SK tidak ada.

    • sinollah2012 says:

      Sebuah jabatan fungsional itu disertai dengan SK dari Dirjen Dikti. Baik Kopertis maupun yang bersangkutan pasti punya. Jika Mas Abdul Hakim tidak punya bukti SK jelas kesulitan. Kalau memang dulu punya trus ilang, bisa ngurus ke kopertis setempat untuk diterbitkan kembali. Tapi kalau memang SK itu tidak pernah dipunyai, ya lebih baik ngurus aja dari sekarang. Asisten Ahli cukup ke kopertis setempat, setelah punya diadakan perubahan data dosen di forlap PT mas Abdul hakim. terima kasih

      • vera dewi susanti says:

        Mohon Bantuannya saya dosen di salah satu PTS wIayah kopertis VII, pengajuan NIDN saya yang diusulkan oleh PTS ditangguhkan, karena KTP yang saya upload status guru. padahal di data PADAMU NEGERI saya tidak mempunyai NUPTK. Saya juga sudah mengikuti tes TOEP dan TKDA dan sudah di upload. Mau mengganti KTP tidak ada aksi untuk menggantinya. Mohon solusinya,. terima kasih.

  31. Syarif Leu says:

    Ass. Wr.. Wb…
    Mohon informasi dan petunjuk.
    Ada teman saya yang memiliki NIDN dan NUPTK. sekarang sudah di nonaktifkan NUPTK nya dan NIDN nya berubah menjadi NUP. Untuk mengaktifkan kembali NIDN, berkas apa saja yang harus dipenuhi? apakah TOEFL dan TPA juga menjadi syarat untuk mengaktifkan kembali NIDN tersebut?

    • sinollah2012 says:

      Untuk mengaktifkan kembali NIDN, klaim aja dari forlap PT saudara lewar operator dengan mengupload beberapa file. ijasah s1 dan s1, ktp, sk dan surat dari padamunegeri kemdiknas (SM05)

  32. Bapak, mohon pencerahan, bila sudah menjadi dosen pns di PTAIN lalu mau mutasi ke PTAIN lain apakah perlu pindah homebase juga? Toh sama2 dibawah kemenag. Jika memang harus pindah homebase bagaimana caranya? Terimakasih

  33. argaz says:

    Assalam,, wr wb
    Pak untuk non aktifkan NUPTK yg bagus pakai prosedur yg sertifikasi dosen, apa non aktif saja
    rencana kedepannya saya mau mengajukan NIDN di PTS, karena saya baru diterima sebagai dosen, minta solusinya gmn pak trimakasih, mohon di email jg.

  34. pika says:

    maap numpang tanya admin, saya sudah diterima sebagai dosen tetap yayasan dan ingin pengurusan nidn, kebetulan ktp saya status pekerjaan pelajar/mahasiswa , apakah itu nantinya akan tertolak?
    sebelumnya operator kampus hanya mengatakan agar mengangganti status pekerjaan guru

    • sinollah2012 says:

      usahakan di KTP pekerjaan itu jangan PNS, jangan guru, jangan pelajar. yang diperbolehkan pekerjaan itu dosen, wiraswasta, swasta. kalau memang tertera pekerjaan pelajar di KTP mending di rubah saja langsung ke kecamatan. pakai ktp yang biasa saja tidak usah yang nasional (elektronik) biar cepat selesai. ada teman yang urus hanya 3 hari selesai.

  35. Cece says:

    Yth. Admin
    Terima kasih untuk tulisannya yg sangat membantu.

    Saya baru saya diterima menjadi dosen kontrak di PTS A per September 2014 lalu dengan ijazah S2.. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk mengisi formulir untuk mengurus NUPN..

    Pertanyaan saya adalah,
    1. Apakah status saya dari dosen kontrak bisa berubah menjadi dosen tetap, dan perubahan NUPN menjadi NIDN bisa dilakukan PTS A tanpa sepengatahuan saya? (Saya khawatir jika tiba2 saya sudah memiliki NIDN seperti cukup banyak kasus yang terjadi)

    2. Apakah setelah saya memliki NUPN nantinya, saya akan diizinkan oleh PTS A untuk mengikuti seleksi penerimaan dosen di PTN lain? Atau haruskah NUPN nya dicabut terlebih dahulu? atau yang lebih ekstrim, haruskah saya mengundurkan diri dulu?
    Soalnya saya berencana hanya akan mengabdi disini sampai kontrak saya habis (1 tahun), dan tidak ingin memperpanjang kontrak ataupun ikut penerimaan dosen tetap yayasan.
    saya ingin kembali ke kampung halaman untuk mencoba ikut seleksi dosen di PTN karena tidak mau merantau terlalu jauh.

    Terima kasih atas respon nya
    Salam

    • sinollah2012 says:

      terima kasih (mbak atau mas ya) cece.
      menjadi dosen kontrak atau dosen tetap yayasan itu sebenarnya kan sesuai dengan kebutuhan dari lembaga tersebut (PTS A). tetapi ketika didaftarkan NUPN sebenarnya kebutuhan itu ada pada kedua belah pihak (PTS dan Mbak Cece).
      1. Status dari kontrak ke tetap itu lumrahnya memang harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. tetapi bisa saja PTS A menjadikan dosen tetap tanpa sepengetahuan Mbak Cece karena kebutuhan rasio dosen mahasiswa. Saya sangat setuju kalau ada persetujuan kontrak (yang hanya 1 tahun). itu jangan sampai hilang untuk pegangan jika ada persoalan dikemudian hari, atau tanpa sepengetahun Mbak Cece ternyata PTS A sudah merubah status Mbak Cece menjadi dosen tetap.
      2. Soal mau daftar atau mengikuti seleksi di PTN saya pikir tidak perlu ijin dari PTS A, karena itu merupakan hak. Mbak Cece tidak perlu mencabut NUPN atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari PTS A. daftar saja, toh kesepakatan juga hanya 1 tahun. jika sudah habis kontrak kan hilang dengan sendirinya. Baru setelah dinyatakan diterima dan mendapatkan SK CPNS, Mbak Cece mengundurkan diri baik-baik ke PTS A.

      semoga bermanfaat…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s